JALAN RAYA, PEMERINTAHAN DAN PILPRES

Presiden SBY baru-baru ini dalam pidato pembukaan Jakarta Fair, 11 Juni 2009, di Kemayoran, menghimbau gubernur Jakarta Fauzi Bowo agar memperhatikan pengelolaan kota Jakarta: “Seiring dengan ulang tahun ke-482 DKI Jakarta, saya berharap Gubernur DKI Jakarta Fauzi beserta jajarannya untuk memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan.

Semoga pemerintah DKI dapat membenahi infrastruktur, membentuk pemerintahan yang bebas korupsi, dan mampu mengatasi banjir yang sering datang ke Jakarta"
(http://megapolitan.kompas.com/read/xml/ ... asi.banjir .)

Sayang himbauan ini dibuat pada saat beberapa minggu menjelang pemilihan presiden nanti, padahal Jakarta selama ini adalah kota yang begitu amburadul dan memalukan. Himbauan ini memang terkesan terlambat jika ingin menunjukkan niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki situasi Jakarta, terutama situasi jalan rayanya yang tidak banyak berubah sejak jaman Suharto dulu hingga jaman pemerintahan reformasi yang katanya korupsi sedang diberantas sebagaimana selalu diiklankan di televisi dan di berbagai media.

Jalan raya kota besar, apalagi jalan raya ibukota sebuah negeri seharusnya menjadi potret tentang kinerja pemerintahnya. Korupsi di negeri ini, sebagaimana yang katanya sedang diberantas, selalu nampak jejaknya di jalan raya, misalnya dalam bentuk kondisi permukaan jalan atau kondisi rambu-rambu atau lampu lalu-lintas. Begitu juga kemacetan dan amburadulnya lalu-lintas di Jakarta menggambarkan bagaimana pemerintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, misalnya kebutuhan pada tranportasi umum yang layak.

Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo baru-baru ini secara serampangan menuding pengguna sepeda motor sebagai penyebab kemacetan lalu-lintas di Jakarta. Fauzi bahkan menyebut pertumbuhan pengguna sepeda motor dengan sebutan yang kasar, yaitu “seperti kucing beranak” (http://metro.vivanews.com/news/read/655 ... ding_motor ). Padahal, seharusnya Fauzi bertanya, mengapa orang ramai-ramai menggunakan sepeda motor, bukan menggunakan transportasi umum? Entah apa yang dimaksud Fauzi, ketika ia menyebut-nyebut “serahkan pada ahlinya” dulu, pada saat kampanye pemilihan Gubernur Jakarta. Barangkali maksudnya adalah ahli dalam mencari “kambing hitam”, bukan solusi.

Saya adalah pengguna sepeda motor, begitu juga berjuta-juta pengguna sepeda motor lainnya di Jakarta memilih menggunakan sepeda motor karena amat terpaksa. Mengendarai sepeda motor pada jam-jam macet bukan kegiatan yang nyaman atau membanggakan. Karena resikonya besar untuk mengalami berbagai kecelakaan dan sakit karena terkena polusi langsung di jalanan. Namun saya dan berjuta-juta orang lainnya memilih menggunakan sepeda motor karena sistem transportasi umum yang tersedia adalah relatif mahal dan terutama tidak layak karena tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Memilih transportasi umum di Jakarta adalah sebuah pilihan yang tragis, karena kendaraan umum harus terseok-seok menembus lautan motor dan kendaraan pribadi roda empat yang hanya diisi oleh satu orang. Paling tidak memerlukan waktu satu jam untuk bisa mencapai tempat yang kita inginkan. Bayangkan berapa energi yang dikuras dan bagaimana kesehatan dihancurkan setiap pagi? Itu belum menghitung rasa kemanusiaan yang lumat diinjak-injak, karena terpaksa melihat orang-orang dan kita sendiri saling sikat dan hantam di dalam kendaraan umum dan di jalan raya. Tentu kondisi ini bisa membuat produktivitas menjadi berkurang ketika sudah sampai di tempat bekerja atau tempat beraktivitas utama. Demikian juga pada sore hari, perjalanan tragis akan terulang kembali. Kondisi sore hari bahkan bisa lebih parah dari pagi hari. Kondisi ini tentu membuat kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih sedikit, misalnya untuk menambah pengetahuan atau skill lain yang mungkin dibutuhkan di tempat bekerja. Atau untuk memiliki kegiatan lain yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita setelah bekerja, misalnya berolahraga atau berorganisasi di lingkungan rumah.

Itu sebabnya saya dan berjuta-juta orang lainnya memilih untuk menggunakan sepeda motor. Saya tidak hanya menghemat ratusan ribu rupiah setiap bulannya, tetapi juga bisa menghemat waktu. Meski ada resiko mengalami kecelakaan yang lebih besar dan kerusakan paru-paru dan mata karena polusi, namun itu bisa dikurangi dengan berbagai peralatan keselamatan. Lautan sepeda motor di jalan raya yang amburadul ini tentu akan otomatis hilang jika transportasi umum tersedia secara baik. Jadi silahkan salahkan siapa yang membuat sebuah situasi jalan raya Jakarta dan sekitarnya menjadi amburadul, sehingga orang memilih menggunakan sepeda motor untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Saya menulis artikel ini hanya sebagai rakyat biasa, yang sehari-hari tunggang-langgang di jalan raya. Saya bukan pengamat ekonomi atau pengamat politik, karena saya tidak memiliki kapasitas itu. Saya berharap artikel ini bisa mengevaluasi pemerintahan sekarang dan sekaligus mengukur calon presiden mendatang dengan melihat apa yang dijanjikan oleh para calon pasangan presiden dalam menghadapi situasi jalan raya negeri ini terutama jalan raya di Jakarta.

Inilah gambar situasi jalan raya Jakarta dan sekitarnya yang seharusnya:

1. Kondisi permukaan jalan yang mulus agar tidak menghambat kelancaran lalu-lintas dan tidak menjadi jebakan berbahaya.

Meski menggunakan sepeda motor adalah sebuah pilihan terpaksa, namun jalan raya di Jakarta dan sekitarnya adalah bukan jalan yang aman bagi pengguna sepeda motor, karena begitu banyak lubang yang menganga yang siap membantai pengguna sepeda motor. Jika tidak mampus atau celaka karena jatuh masuk ke dalam lubang, pengguna sepeda motor bisa mampus atau celaka jatuh karena berusaha menghindarinya dan atau tertabrak pengguna jalan lainnya. Saya belum mendengar atau membaca adanya tuntutan kepada pengelola jalan raya ketika jatuh korban karena lubang-lubang ini. Semestinya supaya adil, ada sangsi bagi pengelola jalan raya ketika jatuh korban, bukankah pengguna sepeda motor telah membayar pajaknya yang selalu dihimbau untuk ditunaikan. Ini lah saatnya pengguna jalan raya mendapatkan rewardnya sebagai pembayar pajak yang baik.

Mungkin ada yang bertanya: seberapa banyak lubang yang ada di jalan raya? Atau seberapa parah lubang yang menganga di jalan raya? Jawabnya, adalah cobalah mengendarai sepeda motor, jika anda terbiasa menggunakan kendaraan roda empat, maka anda akan sadar betapa banyak lubang yang menganga dan betapa besar bahaya yang mengancam.

Saya dan berjuta-juta orang lainnya, tentu tidak ingin yang muluk-muluk, saya hanya ingin diperlakukan di jalan raya oleh pemerintah sesuai dengan kewajiban yang telah saya tunaikan, misalnya membayar pajak. Seharusnya tidak boleh ada satu lubang pun yang menganga, atau malah seharusnya saya tidak dibiarkan memilih menggunakan sepeda motor, jika pemerintah menyediakan transportasi umum yang layak.

2. Sistem pengelolaan dan perawatan permukaan jalan raya yang efisien

Bagaimana sistem yang digunakan pemerintah dalam memelihara jalan di Jakarta? Tidak sulit memahaminya karena begitu terlihat jelas di jalanan. Mereka akan menunggu hingga kondisi begitu rusak (dan korban berjatuhan) agar pekerjaan dapat dilakukan sekaligus bukan sedikit-sedikit pada saat muncul lubang baru yang masih kecil. Biasanya mereka bahkan memberikan satu lapisan aspal baru setebal hingga 20cm di atas seluruh permukaan jalan, rusak atau tidak rusak sehingga jalan semakin tahun semakin tinggi hingga trotoir harus disesuaikan (diperbaiki) lagi dengan ketinggian jalan. Bisa anda bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan dengan cara perbaikan ini dan siapa yang memperoleh keuntungan dari cara kerja perbaikan jalan seperti ini. Bahkan pada saat pekerjaan perbaikan dilakukan mereka tidak akan perduli apakah pada saat musim hujan atau tidak, padahal jika saat musim hujan perbaikan jalan akan memakan waktu yang lebih lama yang artinya ketidaknyamanan yang lebih panjang bagi pengguna jalan. Mereka juga tidak akan peduli dengan bagaimana meminimalkan hambatan pada arus lalu-lintas. Setiap kali ada perbaikan jalan, pasti terjadi hambatan arus lalu-lintas yang amat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Saya pikir pemeliharaan jalan yang bukan jalan protokol akan lebih baik dibagi-bagi kepada tiap kelurahan atau kecamatan setempat. Karena wilayahnya lebih sedikit, kelurahan atau kecamatan dapat lebih baik memantau dan memberikan pekerjaan perbaikan jalan kepada remaja atau pemuda yang menginginkan pekerjaaan sambilan atau pekerjaan ini diberikan kepada tuna karya di kelurahan itu. Dengan lubang yang masih kecil tentu tidak diperlukan peralatan-peralatan besar seperti mesin giling aspal dan lain-lainnya, cukup dengan mesin penumbuk aspal yang dapat dioperasikan dengan tangan oleh satu orang. Uang ratusan juta setiap bulannya dapat dicegah untuk masuk ke dalam kantung para kontraktor perbaikan jalan dan dialokasikan ke pembangunan sarana olah raga atau kegiatan produktif lainnya bagi para remaja atau hal-hal produktif lainnya.

3. Rambu, baik tanda maupun lampu lalu-lintas, atau alat-alat lain seperti lampu penerangan di malam hari.

Rambu dan marka yang tidak jelas, rusak atau salah bisa menghasilkan ketidakpastian aturan sehingga jalan menjadi acak-acakan dan membahayakan pengguna jalan. Sementara rambu yang dipasang namun tidak ditegakkan, menghasilkan ketidaktegasan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan kecenderungan untuk ketidakpatuhan pengguna jalan. Rambu yang tidak ditegakkan ini akan menimbulkan rasa frustasi dan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Sehingga tidak boleh ada satu pun, misalnya lampu-lintas yang boleh rusak dalam waktu lebih lama dari 1 jam. Di Jakarta berapa lampu lalu-lintas yang mati dari 10 lampu lalu-lintas? Lampu lalu-lintas yang mati itu bisa berlangsung hingga berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di mana pun orang tahu sebuah alat harus memiliki jaminan untuk terus-menerus bisa berfungsi pada periode tertentu dan diperlukan sistem perawatan yang tertentu pula. Pembuat dan pemasok dari lampu lalu-lintas itu harus diberi tanggung jawab untuk ini, bukan cuma asal membuat dan menjual lampu-lintas saja. Di mana KPK selama ini?

4. Trotoir paling tidak harus tersedia di satu sisi jalan untuk melindungi pejalan kaki dan untuk kelancaran lalu-lintas.

Ketiadaan trotoir menggambarkan ketidakkepedulian pemerintah untuk melindungi pejalan kaki. Trotoir tidak boleh digunakan untuk fungsi lain, misalnya untuk berdagang. Pemerintah harus mampu menyediakan tempat-tempat berdagang yang layak dan masuk akal, jika pedagang kaki-lima tidak boleh menggunakan trotoir atau jalan raya.

5. Penegakan hukum lalu-lintas

Jika dipasang sebuah rambu untuk tidak parkir, maka hukum di tempat itu harus terus-menerus ditegakkan. Jalan raya di sekitar sekolah dan tempat ibadah harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum lalu-lintas, karena sekolah dan tempat ibadah adalah 2 tempat di mana orang belajar menjadi lebih baik dan di mana orang berserah-diri kepada Tuhan, bukan untuk melanggar aturan. Demikian juga jalan raya di sekitar departement pemerintah dan instansi pemerintah harus menjadi contoh penegakan hukum lalu-lintas. Sementara itu aturan di jalan tol juga harus ditegakkan, seperti aturan kecepatan, agar tidak muncul kecenderungan pada ketidakpatuhan bagi pengguna jalan yang lain. Demikian juga bahu jalan yang kerap digunakan. Jika memang tidak dapat ditegakkan, sebaiknya dihapuskan saja aturan-aturan di jalan tol itu, supaya hukum lalu-lintas tetap berwibawa.

6. Transportasi Umum yang layak.

Kita cenderung berpendapat bahwa angkutan umum adalah biang keladi atau penyebab kemacetan lalu-lintas. Mereka akan berhenti di mana saja dan menyerobot apa saja untuk bisa lebih cepat untuk mendapatkan penumpang. Tapi coba anda berada pada posisi pengemudi angkutan umum, seperti bis, metromini, angkot atau mikrolet. Beban hidup mereka terlalu berat untuk mereka pikul sekaligus sebagai alat pemerintah dalam menyediakan transportasi umum. Beban hidup mereka antara lain adalah rumah yang layak, biaya sekolah anak-anak, biaya kesehatan, yang tidak termasuk biaya untuk rekreasi atau pun biaya untuk mendapatkan pendidikan tambahan agar bisa memiliki daya saing dibanding orang lain. Dengan beban hidup sebegitu besar kita mau berharap mereka bisa menjadi agen pemerintah yang baik dalam menyediakan transportasi umum? Tentu itu gila!

Transportasi umum seharusnya dianggap sebuah investasi bagi sebuah aktivitas ekonomi sebuah daerah. Jika aktivitas ekonomi lancar, misalnya karena tersedia transportasi umum yang baik dan jalan yang relatif tidak macet dan kacau-balau, maka pemerintah pun bisa diuntungkan karena lancarnya sebuah aktivitas ekonomi. Sehingga tidak salah jika pemerintah ikut mensubsidi transportasi umum dengan cara memberi tunjangan bagi para pengemudi angkutan umum, seperti tunjangan rumah, kesehatan, dan pendidikan. Saya yakin besarnya tunjangan bagi para pengemudi angkutan umum ini tidak akan lebih besar dari besar pemborosan bahan bakar yang terbuang pada saat terjadi kemacetan di jalan-jalan raya. Menurut Kompas (5/11/2007), kemacetan ini telah menimbulkan kerugian material sebesar 42 triliun rupiah. Apalagi jika mempertimbangkan sumbangan yang diberikan oleh kemacetan pada global warming.

Namun demikian, saya yakin di masa sekarang ini, keberadaan angkot dan mikrolet di jalan raya yang relatif besar sudah harus ditinjau kembali. Kapasitas penumpang dari kendaraan jenis ini bisa disebut kecil, sehingga jika dihitung dari 1000 penumpang yang diangkut dibanding dengan 1000 penumpang yang diangkut oleh kendaraan yang lebih besar, maka bahan bakar yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Sehingga angkot dan mikrolet lebih baik hanya berada di jalan-jalan yang relatif kecil atau di jalan-jalan di mana kendaraan umum yang lebih besar memang belum tersedia. Tentu menghapus angkot dan mikrolet dari jalan-jalan raya yang besar harus dengan mempertimbangkan banyak aspek, seperti kemanusiaan, lapangan kerja dan terutama multiplyer effect dari keberadaan mikrolet dan angkot sebelumnya (bengkel dan mekaniknya misalnya).

Jika mereka, pengemudi angkutan umum itu, sudah terjamin hidupnya, tentu kita bisa berharap jalanan kita menjadi lebih tertib dan kita bisa dengan keras memberikan mereka sangsi pencabutan SIM misalnya jika terjadi pelanggaran lalu-lintas berulang kali.

Sayangnya hingga kini, pemerintah kota Jakarta bahkan masih belum berhasil menjalankan sistem transportasi bis TransJakarta (sebutan BusWay adalah salah kaprah). Padahal jalur khusus untuk bis TransJakarta ini sudah dibangun dengan mengorbankan kelancaran arus lalu-lintas di berbagai wilayah Jakarta. Tanpa jalur khusus ini, Jakarta sudah dicekik kemacetan yang parah. Beberapa jalur bis TransJakarta yang belum digunakan ini hanya menambah kemacetan saja, bukan solusi untuk berpindahnya pengguna kendaraan pribadi ke bis TransJakarta. Entah apalagi masalah yang menimpa TransJakarta, sehingga sistem transportasi ini tak kunjung final. Padahal dulu, Sutiyoso begitu ngotot untuk mewujudkan sistem transportasi bis yang meniru sistem di Bogota, Columbia yang situasi jalan rayanya berbeda dengan Jakarta.

7. Ketertiban dalam pemanfaatan jalan raya, misalnya bukan untuk berdagang termasuk di trotoir.

Banyak jalan raya digunakan oleh untuk tempat berdagang atau menjalankan usaha seperti bengkel dan lain-lain. Ini menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari jalan keluar bagi sektor informal untuk berkembang secara tertib. Juga menggambarkan pemerintah yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga miskin di kota-kota besar, sekaligus tidak mampu mengatur arus urbanisasi. Jika Pemerintah bisa dan sudah menyediakan tempat yang layak bagi sektor informal ini, tentu jalan raya harus ditertibkan dengan keras dan tegas dari penggunaan yang melenceng, seperti berdagang.

8. Pengaturan lalu-lintas yang cerdas dan dengan riset yang cukup.

Sering kita melihat cara pengaturan lalu-lintas yang tidak cerdas dan telah berlangsung untuk waktu yang lama. Misalnya putaran U-Turn yang berada di daerah yang cukup padat lalu-lintasnya. Efek dari U-Turn yang salah tempat ini adalah kemacetan dari 2 arah, padahal tadinya hanya 1 arah saja. Mestinya jika ada riset atau peninjauan secara teratur, U-Turn ini sudah dipindahkan ke hanya beberapa ratus meter saja dari tempat semula. Meski menjadi lebih jauh bagi pengguna jalan yang ingin berputar, namun akan lebih lancar. Begitu juga letak halte bis yang justru menghambat arus lalu-lintas atau tidak adanya larangan parkir atau berhenti di tempat-tempat yang seharusnya ada.

9. Tidak adanya pungutan di jalan, apa pun namanya, karena mudah diselewengkan.

Meski pun KPK sudah dibentuk dan pemberantasan korupsi sudah digembar-gemborkan melalui televisi dan media lainnya, tetapi apakah sebenarnya yang disebut korupsi itu? Apakah korupsi BLBI itu terasa di masyarakat? Tapi coba lihat apa yang dilakukan Departemen Perhubungan di jalan-jalan. Mereka dengan seragam Dishub menghentikan kendaraan umum atau kendaraan pengangkut barang seperti pick-up dan truk dan meminta uang seperti jagoan pasar. Entah uang itu untuk apa dan kemana dikumpulkan. Sudah jelas bagi saya, bahwa Departemen Perhubungan amat kacau-balau dalam mengartikan korupsi. DepHub tentu telah ikut mendorong tumbuhnya pungutan-pungutan liar di jalanan. Pasti ada cara yang lebih baik untuk memungut pajak atau retribusi dari kendaraan-kendaraan umum itu selain memintanya di jalan. Selain mengganggu kenyamanan penglihatan pengguna jalan yang lain, juga mengganggu kelancaran lalu-lintas dan uang yang dikumpulkan mudah diselewengkan entah ke mana. Departemen Perhubungan yang memungut uang jalanan ini katanya dipimpin oleh menteri, yang katanya lagi adalah pembantu presiden. Sedangkan presiden adalah orang yang gembar-gembor memberantas korupsi di negeri ini. Pungutan ini juga termasuk pungutan yang bernama “tarif tol” yang tujuannya sejak dulu telah diperdebatkan. Apalagi tarif tol ini selalu naik dalam jangka waktu yang relatif pendek, namun tidak sebanding dengan mutu pelayanannya. Misalnya, saya yakin kemulusan jalan tol pasti ada standarnya. Sementara itu kemulusan jalan-jalan tol kita pasti tidak memenuhi standar itu. Demikian juga marka jalan tol yang banyak yang tidak jelas. Pengelola jalan tol selalu berkilah bahwa biaya pemeliharaan selalu naik dan tidak sebanding dengan pendapatan. Padahal pendapatan pengelola jalan tol tidak pernah dibuka secara transparan.

Di berbagai pintu masuk dan keluar tol sering atau selalu terjadi antrian terutama di jam-jam sibuk. Padahal banyak teknologi yang bisa digunakan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya antrian kendaraan, sebagaimana yang digunakan di negara-negara tetangga, misalnya Singapura. Keterlambatan dalam penerapan teknologi di pintu masuk dan keluar tol ini menggambarkan ketidakpedulian pemerintah dalam memberikan imbal-balik kepada pengguna jalan tol yang telah patuh membayar kewajibannya.
Dua periode presiden telah berlalu sejak kejatuhan pemerintahan Suharto yang katanya korup itu.

Pemilihan presiden sebentar lagi akan digelar. Tapi mengapa jalan raya kita masih amburadul dan memalukan? Apakah pasangan presiden pilihan anda nanti akan terus membuat anda menjadi bangsa yang memalukan karena setiap hari berjam-jam bergumul di kemacetan dan amburadulnya pengelolaan jalan? Apakah kita akan dibiarkan terus-menerus kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih produktif karena energi kita habis dibantai di jalanan? Apakah kita akan terus-menerus menunduk malu ketika wisatawan mancanegara datang dan melihat jalan raya kita yang menggambarkan rendahnya derajat bangsa ini?

Jojo Rahardjo

JAKSA KONYOL BIKIN ULAH DI KASUS PRITA MULYASARI

MediaKonsumen, Rabu, 10 Juni 2009

Kasus Ibu Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang Selatan tentu menarik perhatian kita semua. Bukan hanya pembaca MediaKonsumen ini, tetapi kasus Prita pasti menarik perhatian banyak orang yang hampir pasti pernah berurusan dengan rumah sakit. Apalagi sejak lebih dari sepuluh tahun belakangan ini semakin banyak saja bermunculan rumah-rumah sakit yang mengklaim dirinya sebagai bertaraf internasional, tapi ternyata cuma tarifnya saja yang internasional, sedangkan mutu layanannya tetap ndeso dan minteri.

Sudah banyak kisah-kisah pilu dari pasien yang merasa tidak mendapatkan layanan yang sepatutnya, bahkan keluarga pasien diterkam hutang kepada rumah sakit meskipun sakit pasien bertambah parah bahkan tewas. Sebagian dari kasus pilu ini muncul di media massa, namun bukannya berhenti atau berkurang, tetapi rumah-rumah sakit itu ternyata semakin arogan dan malah over confidence di kasus Prita.

Memang pada awalnya kasus Prita diangkat sebagai kasus kebebasan berpendapat yang dengan mudah bisa dirampas dengan menggunakan UU ITE. Namun belakangan melalui berbagai wacana, ternyata UU ITE pasal 21 ayat 3 tidak dapat digunakan untuk membatasi orang untuk berpendapat di media elektronik apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Ada undang-undang lain dan peraturan lain yang bisa membuat UU ITE pasal 27 ayat 3 ini tidak diterapkan dalam kasus Prita, misalnya UU Perlindungan Konsumen. Pasal dari UU ITE ini dikenakan secara konyol oleh Jaksa yang menangani kasus Prita. Jaksa Agung telah menyebut jaksa yang menangani kasus ini sebagai tidak profesional. Sayangnya ketidakprofesionalan jaksa ini mengapa berpihak pada yang besar dan punya duit?

Saya amat tidak yakin ketika pertama kali membaca e-mail tentang kasus Prita, bahwa ada seorang Ibu ditahan karena menulis keluhan di sebuah mailing list (akhirnya tulisan itu muncul di mana-mana, termasuk di MediaKonsumen ini dan Detik). Ibu itu ditahan karena sedang diperkarakan oleh RS Omni. Saya tidak yakin ada sebuah rumah sakit besar berani “bermain-main” dalam soal citranya, karena ini akan menjadi bumerang bagi rumah sakit itu. Tapi ternyata memang rumah sakit Omni memang sedang “bermain-main” dengan citranya. Namun saya menjadi tidak heran setelah melihat berita di Suara Merdeka CyberNews tanggal 5 Juni lalu: http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=30015 mengenai bagaimana RS Omni memperlakukan jaksa dan polisi di rumah sakitnya, yaitu pelayanan gratis sebagaimana yang diberitakan. Barangkali RS Omni merasa sudah memiliki jaksa dan polisi yang pasti memihaknya jika ada pasien mencoba “main-main” dengan RS Omni.

Hampir mirip dengan apa yang dilakukan Ibu Prita, saya pernah “menjelek-jelekan” Citibank di berbagai media, namun saya tidak pernah diperkarakan oleh Citibank sebagai telah mencemarkan namabaiknya. Sebagaimana yang sudah saya tulis di MediaKonsumen ini dalam beberapa tulisan, saya pernah mengeluhkan bagaimana Citibank menerapkan perhitungan bunga kepada pemegang kartu kreditnya. Bahkan saya memperkarakannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ternyata di dalam sidang, BPSK memutuskan Citibank berada di pihak yang benar. Sayang, saya tidak punya waktu dan energi untuk meneruskan berperkara dengan Citibank, padahal saya yakin masih banyak kesalahan Citibank yang belum diperkarakan, seperti tidak memenuhi hak saya atas informasi yang saya minta. Meski kalah, dan telah menulis banyak kejelekan Citibank di MediaKonsumen ini dan tersebar di berbagai media, tetapi Citibank “tidak berani” memperkarakan saya sebagai telah mencemarkan namabaiknya sebagaimana RS Omni lakukan terhadap Ibu Prita. Itu karena akan jadi bumerang bagi Citibank, sebagaimana itu sekarang menjadi bumerang bagi RS Omni.

Kasus Prita bagi saya adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita yang selalu setiap hari ingin membangun sikap kritis sebagai konsumen. Jika kita akan membeli jasa atau barang apa pun, sebaiknya kita melakukan sedikit riset kecil terlebih dahulu. Internet dan MediaKonsumen telah mempermudah kita melakukan riset kecil itu. Meski kadang hasil riset yang kita lakukan tidak memenuhi harapan. Sebagai contoh adalah ketika saya sedang mencari layanan Mobile Internet yang paling baik. Ternyata saya menemukan di MediaKonsumen atau melalui googling semua produk Mobile Internet selalu ada keluhannya. Bahkan yang mahal sekali pun, seperti Telkomsel Flash tidak mau (tidak bisa) menjawab pertanyaan dan keluhan saya di nomor telpon yang disediakan, di alamat e-mail yang disediakan dan termasuk di MediaKonsumen ini.

Saya berharap Kasus Prita akan membuat kita semakin rajin menulis di MediaKonsumen ini atau di media mana pun untuk menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk berpendapat atau bahkan membentuk opini terhadap sebuah perusahaan, produk atau jasa. Sehingga tidak akan ada lagi perusahaan arogan seperti RS Omni yang terlalu percaya diri telah memiliki polisi atau jaksa-jaksa konyol yang akan membela mereka hingga ke liang kubur ketika seorang Prita Mulyasari menulis di sebuah mailing list.

Ini bukan jaman Suharto lagi, ini jaman Teknologi Informasi, bung!

Jojo Rahardjo

ADAM DAN HAWA DI DALAM FILM "KNOWING"

MediaKonsumen, Jumat, 29 Mei 2009

Saya baru menonton film yang sebelumnya saya kira sebuah film misteri, film tentang kejadian supranatural atau film science-fiction. Akhir-akhir ini saya memang jarang membaca ulasan-ulasan tentang film yang beredar. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya memilih secara asal sebuah film yang berjudul “Knowing”. Namun demikian sebelumnya saya sempat membaca sinopsis film ini di website Cinema 21 yang menggambarkan film ini adalah sebuah fiksi supranatural mengenai ramalan tentang bencana-bencana di Bumi yang bakal terjadi.

Kisahnya bermula di tahun 1958 di sebuah sekolah dasar di Amerika. Seorang anak perempuan bernama Lucinda, tidak membuat gambar tentang masa depan sebagaimana yang diperintahkan oleh ibu gurunya. Ia malah menulis sederet angka-angka acak tanpa makna sehalaman penuh dan bolak-balik. Tugas membuat gambar itu dimaksudkan oleh sekolah untuk menjadi sebuah kenang-kenangan dari sekolah itu tentang imajinasi apa yang dapat dibuat seorang anak.

Gambar-gambar ini kemudian disimpan dalam sebuah tabung kedap udara dan dikubur atau disimpan di dalam tanah untuk dibuka kembali 50 tahun kemudian, yaitu di tahun 2009.

50 tahun kemudian tabung itu dibuka kembali dan halaman berisi deretan angka-angka yang dibuat Lucinda diberikan kepada seorang anak laki-laki, Caleb yang bersekolah di tempat yang sama. John Koestler, ayah Caleb secara tak sengaja melihat halaman berisi angka-angka milik anaknya ini dan tertarik untuk mencari tahu arti deretan angka-angka ini. Karena John adalah seorang profesor astrofisika dan dengan melakukan Googling, tidak sulit bagi John untuk menemukan bahwa deretan angka-angka itu adalah angka-angka yang menunjukkan tahun-tahun dan tanggal kejadian beberapa bencana di Bumi beserta angka jumlah korban dalam 50 tahun terakhir ini. Artinya saat deretan angka-angka ini ditulis, bencana-bencana itu belum terjadi namun sudah dituliskan di kertas itu atau diramalkan. Namun ketika John mencoba mendiskusikannya dengan teman sejawatnya, temannya menganggap angka-angka itu cuma ”kebetulan” belaka. Deretan angka-angka itu cuma mirip dengan tanggal-tanggal kejadian bencana dan jumlah korbannya, karena menurut dia hanya separuh dari deretan angka-angka itu yang bermakna seperti itu. Sementara sisanya tidak memiliki arti apa-apa. Menurut temannya, John hanya masih sedih dan bingung dengan kematian istrinya beberapa tahun lalu. Kondisi depresi ini mungkin membuat John kehilangan kemampuan berpikir jernih ketika melihat sederetan angka-angka aneh itu. Pada babak ini, penonton dibuat penasaran dengan apa selanjutnya yang akan muncul.

Singkat cerita, John akhirnya menemukan arti dari sisa deretan angka-angka yang sebelumnya tidak memiliki makna itu, yaitu ternyata adalah nomor kordinat lokasi di permukaan bumi atau longitude dan latitude (angka lintang utara-selatan dan bujur barat-timur) yang menunjukkan lokasi di mana bencana-bencana itu terjadi selama 50 tahun terakhir ini. Sehingga lengkap lah ramalan bencana-bencana itu, kecuali masih ada 3 bencana lagi yang belum terjadi. Bencana apa itu? Dan akan kah bencana-bencana itu berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh di dalam film ini?

Sejak awal hingga tiga perempat bagian, film ini biasa-biasa saja. Karena yang baru atau original cuma deretan angka-angka itu. Film ini cuma seperti film-film misteri biasa atau science-fiction (X-Files the series, atau Contact the movie) atau film-film mengenai kejadian supranatural. Saya berharap film ini misalnya mengenai sesuatu pengungkapan yang berani tentang fakta sejarah yang terkubur lama, misalnya seperti di film Passion of the Christ.

Tapi Film ini menjadi lebih menarik di bagian akhir, setelah muncul sosok mirip manusia, tetapi digambarkan seperti sosok bercahaya. Tentu berkat teknologi special effect sekarang, sosok ini digambarkan sebagai makhluk yang terbentuk dari cahaya, bukan sosok yang bercahaya. Pembuat film ini nampaknya memang sengaja ingin penontonnya melihat sosok ini bergerak dan berperilaku seperti cahaya. Mungkin maksudnya agar kita menafsirkan sebagai malaikat atau makhluk ET yang jauh lebih extraordinary atau advance daripada yang digambarkan di film-film sebelumnya seperti di film Extra Terrestrial atau film Artificial Intellingence. Tokoh bercahaya ini menjadikan film ini mulai berbeda arahnya. Namun demikian film ini bukan “Contact” yang penuh dialog “ketuhanan” meski pun dengan bahasa science. Ada memang beberapa adegan di dalam film Knowing ini yang dialognya hanya akan menyentuh penonton yang memiliki kepekaan terhadap soal-soal determinism atau takdir di dalam ilmu fisika. Simak sebuah dialog di dalam film ini: “The teory of Randomness said, it’s all simply coincidence. There is no grand meaning”.

Lebih menarik lagi pada bagian paling akhir, karena ternyata film ini seperti mau mengolok-ngolok kepercayaan umat manusia yang usia kepercayaan itu sudah beribu-ribu tahun lamanya, terutama sejak jaman Nabi Ibrahim (Nabi yang diakui oleh 3 nabi setelahnya, Musa, Isa, dan Muhammad). Selama ini kita kita dijejali sejak kecil kepercayaan tentang bagaimana kehidupan manusia bermula, yaitu bermula dari Adam dan Hawa. Sebagai bumbunya, kadang Adam diceritakan dibuat dari tanah liat kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Lalu Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam. Cerita-cerita seperti itu akrab dengan kita sejak kecil. Cerita itu tentu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dicarikan bukti empiriknya, tetapi lebih seperti kisah-kisah yang sering diselipkan di dalam ajaran agama. Meski demikian ada juga versi dari agama yang dibuat lebih bernuansa science mengenai asal-muasal manusia atau mengenai Adam dan Hawa ini.

Konsep Adam dan Hawa di dalam film ini sebenarnya memang bukan konsep yang original, karena sudah ada perdebatan panjang bernuansa science di luar dunia fiksi dan film mengenai konsep Adam dan Hawa. Namun penyelipan konsep ini ke dalam sebuah film ternyata bisa menjadi sebuah film yang menghibur dan penonton tidak menduga arah cerita hingga menjelang bagian akhir film ini. Penonton dibuat mengira sedang menonton sebuah film misteri biasa atau film tentang supranatural biasa atau science-fiction. Tetapi di bagian akhir penonton dibuat surprise, karena ternyata film ini base on sebuah konsep lama mengenai asal-muasal manusia atau konsep Adam dan Hawa. Tetapi mungkin bisa juga pembuat film ini hanya menyelipkan kisah Adam dan Hawa agar film ini menjadi menarik. Nampaknya itu yang memang diharapkan oleh pembuat film ini seperti yang dikatakan oleh pembuat film ini: “Knowing will be the kind of film that starts conversations that continue long after the audiences have left the theater”.

Cerita di film ini memang tidak rumit, bahkan terkesan ragu-ragu dalam mengambil tema cerita. Film ini pada bagian akhirnya juga boleh disebut sebagai film tentang kiamat di Bumi seperti film Armagedon atau film Deep Impact, tetapi sejak awal penonton dibuat terkecoh ke dalam misteri deretan angka. Hanya di bagian akhir film ini saja tergambar bagaimana planet Bumi hancur dan kehidupan di dalamnya musnah oleh adanya badai matahari besar. Tidak ada dialog yang panjang mengenai bagaimana kiamat itu akan terjadi dan tidak seperti Armagedon dan Deep Impact, tidak ada perjuangan untuk mencegah kiamat itu.

Bagian akhir film ini bercerita tentang bagaimana kehidupan di Bumi yang akan binasa yang disebabkan oleh adanya badai matahari yang luar biasa besar di tahun 2009 ini (sebenarnya memang ada ramalan astrophisic bahwa di tahun 2012 nanti akan ada badai matahari besar namun tidak mengakibatkan kiamat). Radiasi sinar matahari akan menjebol athmospher sehingga permukaan Bumi langsung menyala terbakar. Hanya akan sedikit organisme yang bisa bertahan hidup dalam kondisi terpapar radiasi langsung matahari ini, bahkan hingga 1,5 km di bawah permukaan Bumi. Situasi ini mungkin sama dengan banyak gambaran kiamat dari beberapa agama. Cuma bedanya, kiamat ini bisa diramalkan tanggal dan jamnya. Lalu bagaimana dengan kelangsungan hidup manusia? Ini kah Hari Akhir, Judgement Day, Doomsday, Hari Kiamat?

Ternyata sudah ada 2 orang yang dipilih sejak lama untuk menjadi penerus umat manusia yang akan musnah di bumi tadi. Mereka dipilih oleh makhluk-makhluk bercahaya tadi. Sebagaimana sudah disebut sebelumnya, pembuat film ini mungkin ingin penonton berpikir makhluk-makhluk itu adalah malaikat, meski menurut kacamata science, mereka adalah para aliens yang peduli dengan kelangsungan kehidupan manusia, namun dengan kecerdasan sangat advance ini lah mungkin mereka boleh disebut sebagai malalikat (yang akhirnya memiliki moral yang tinggi). Aliens ini telah memilih 2 orang pria dan wanita untuk menjadi “Adam dan Hawa” dari sekian milyar manusia di Bumi untuk melanjutkan kegiatan beranak-pinak umat manusia di planet lain yang digambarkan oleh film ini mirip dengan paradise sebagaimana gambaran tentang paradise dari beberapa agama.

Saya mungkin memang cenderung cynical, sehingga saya menganggap film ini adalah olok-olok buat kita yang percaya pada kisah Adam dan Hawa tanpa mempertimbangkan science tentang asal-muasal alam semesta, Bumi, dan umat manusia di planet Bumi ini. Meski olok-olok, tapi saya kasih acungan jempol, karena film ini memiliki sense of humour yang tinggi karena bisa mempermainkan kita di dua pertiga film dan memberi kejutan yang cerdas di bagian akhir.

20 April 2009

Jojo Rahardjo

ANTASARI, POLITIK DAN POLISI

MediaKonsumen, Jumat, 29 Mei 2009

Antasari tersangka otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen?

Nampaknya banyak media lebih suka mengumbar motif pembunuhan ini adalah soal berebut perempuan dibanding motive yang lain. Mungkin karena tuntutan pasar. Meskipun Antasari sudah ditangkap, kepolisian tentu saja masih belum yakin dengan motive pembunuhan ini. Juga tentu saja bukti-bukti belum tersedia.

Lebih seru lagi kalau ternyata Antasari dijebak (atau lebih tepat dijerumuskan) ke dalam peristiwa pembunuhan ini karena urusan pemberantasan korupsi. Bisa jadi, Antasari dijerumuskan karena ada yang sakit hati karena telah menjadi korban Antasari atau karena sedang terancam oleh Antasari.

Antasari, bagaimanapun adalah seorang yang kontroversial. Antasari sebelum jadi ketua KPK pernah di Kejagung dan pernah bikin beberapa kegemparan yang bisa disebut juga sebagai tidak bersih.

Di tengah kontroversi itu, Antasari di KPK memberantas beberapa kasus korupsi (sebagian kecil saja) di Indonesia. Yang menarik, dulu, SBY entah kenapa pernah berkomentar aneh waktu KPK menangkap Amin Nasution. Komentarnya kira-kira begini: "memberantas korupsi jangan dengan cara menjebak". Komentar SBY ini terkesan asal bunyi dan terkesan nggak mendukung pemberantasan korupsi. Padahal ternyata kemudian terungkap Amin memang telah diburu dan dikuntit berbulan-bulan lamanya hingga tertangkap basah lagi jadi maling.

Antasari juga tidak diragukan lagi pernah berseteru hebat dengan baboon-baboon yang ada di gedung bundar saat kasus Artalita Suryani dan sejumlah jaksa agung muda “tertangkap” melakukan hubungan "terlalu intim". Artalita ini adalah kaki-tangan Syamsul Nursalim, salah satu perampok BLBI dan Jaksa Urip Tri Gunawan yang tertangkap tangan sedang makan suap waktu itu adalah ketua tim 35 yang menangani kasus dana BLBI Sjamsul Nursalim dan Anthony Salim (lihat tulisan saya sebelumnya di: http://jojor.blogspot.com/2008/06/kenaikan-bbm-dan-kejaksaan-agung.html ).

Saya jadi ingat seorang kriminolog Indonesia beberapa waktu yang lalu yang memberikan analisa tentang pembunuhan Nasrudin ini. Sayangnya saya lupa di mana saya baca itu. Dia bilang, di setiap negeri yang sedang menjelang peristiwa nasional seperti pemilu, sering terjadi kasus-kasus yang mengerikan seperti pembunuhan berlatar belakang politik. Nampaknya ada orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan yang dalam keadaan panik mudah sekali mengeluarkan watak psikopat-nya. Sigid Haryo (jika terbukti sebagai salah satu otak) adalah salah satu psikopat itu.

Sedangkan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menduga Nasrudin memang tipe pejabat yang mengutamakan lobi dalam memuluskan pekerjaannya. Hal ini misalnya tecermin dari intensitasnya bermain golf dan kerap mendapatkan proyek dengan cara kolusi. "Jadi, Nasrudin ini memang agak preman. Istrinya tiga. Pasti orientasi orang ini bukan kencan, tapi untuk lobi," ujar Adrianus, Rabu (6/5), kepada Kompas.com ( http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/06/10012234/antasari.diduga.habisi.nasrudin.karena.terancam ).

Antasari pun mengendus hal ini dan merasa terancam. Jika korban membongkar kisah asmaranya dengan seorang caddy muda, bukan saja reputasi dan jabatannya yang melayang, komisi antikorupsi yang dipimpinnya pun akan tercoreng.

Mantan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI ini pun berusaha membungkam korban dengan berbagai cara. "AA mengerti karakter Nasrudin sehingga tidak berani bermain-main," ujarnya.

Tapi ingat! Ada hal yang lebih amat mengerikan dari peristiwa pembunuhan ini, yaitu terlibatnya seorang Kombes Polisi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, WW. Jika perwira polisi ini memang betul menjadi kordinator lapangan dalam pembunuhan ini, maka di mana lagi rasa aman bisa diperoleh oleh orang biasa seperti saya? Mengapa seorang perwira polisi, mudah sekali untuk dijerumuskan atau dimanipulasi untuk melakukan sebuah perbuatan yang bisa menjadi bencana nasional yaitu hilangnya rasa aman dan kepastian hukum ( http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/08/04195686/Kombes.Wiliardi.Merasa.Dijebak ).

Mari kita lihat kelanjutannya di media! Tapi saya ingatkan jangan berharap anda akan mendapatkan kebenarannya dalam waktu dekat ini atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Ini politik, bung!

Jojo Rahardjo