INFRASTRUKTUR DAN KORUPSI

Pagi ini kendaraan saya kembali tersungkur di sebuah lubang yang dalam. Suaranya keras sekali, braak! Lubang itu berada di jalan raya Cilincing menuju Cakung. Ini bukan yang pertama kalinya kendaraan saya tersungkur di lubang. Banyak lubang menganga di sepanjang jalan Cilincing-Cakung dan arah sebaliknya. Lubang ini juga membahayakan kendaraan roda dua. Sudah tak terhitung berita mengenai kecelakaan kendaraan roda yang menewaskan pengendaranya di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Bahkan jalan ini adalah jalur transportasi barang dari pelabuhan Tanjung Priok menuju jalan tol untuk menuju Jawa Barat, Tengah dan Timur. Artinya ini jalur yang penting untuk sebuah kegiatan ekonomi di pulau Jawa. Gilanya, lubang itu tidak hanya berada di jalan biasa, tetapi juga tidak terkecuali di jalan tol bebas hambatan Jakarta Outer Ring Road (JORR) TanjungPriok-PondokIndah-Bintaro. Padahal Toll JORR itu tidak gratis, malah selalu naik, meski sudah terlalu mahal. Lubang-lubang ini selain mengganggu kenyamanan, juga membahayakan truk-truk yang membawa beban sangat berat.

Saya sudah menulis beberapa tulisan mengenai ini. Begitu juga sudah tak terhitung orang yang menulis soal ini atau sudah tak terhitung media yang menjadikan ini sebagai tajuk utama atau laporan utama, baik di media cetak maupun elektronik. Namun ternyata demokrasi atau kebebasan berekspresi sekalipun tidak menjadikan infrastruktur di negeri ini menjadi lebih baik.

Andai saja, negeri ini memiliki presiden yang membenci korupsi dengan amat sangat, tentu lubang di jalan ini tidak akan ada. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai ini, tentu disebabkan oleh korupsi yang berurat-berakar di negeri ini. Bagaimana mungkin presiden mau dan bisa memberantas korupsi , jika biaya kampanyenya berasal dari korupsi? Karena korupsi pasti saling kait mengkait. Jika yang di atas korupsi, maka yang di bawahnya pasti terkena cipratannya. Jika yang di bawah korupsi, maka yang di atas harus mendapat upeti. Korupsi itu pasti berjamaah, hingga mereka pun saling dukung-mendukung dan saling melindungi antar sesama koruptor. Begitu juga presiden yang lahir dari hasil korupsi, pasti pendukungnya adalah koruptor. Sebaliknya, mana mungkin presiden memberantas koruptor yang menjadi teman pendukungnya yang koruptor juga.

Saya jadi teringat pada Susno Duadji ketika menjabat sebagai Kapolda Jabar beberapa tahun lalu. Meski banyak yang pesimis ketika ia meminta anak buahnya untuk menandatangani kontrak untuk tidak korupsi, namun saya melihatnya sebagai sebuah terobosan atau sebuah cara yang praktis namun sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Langkah Susno ini waktu itu, pasti membuatnya berada pada posisi sulit untuk melakukan korupsi, begitu juga anak buahnya.

Pemberantasan korupsi memang tidak bisa hanya dengan diam saja, menunggu atau mengandalkan sistem hukum yang ada, karena korupsi adalah sebuah perilaku yang berawal dari watak orang yang tersesat (dalam memandang kehidupan ini) yang saling menular hingga ukuran moral pun berubah di negeri ini. Seorang pemimpin dengan situasi seperti ini dituntut untuk mampu memberikan sangsi sosial dan sangsi moral kepada anak buahnya agar menjadi sistem anti korupsi yang tidak tertulis. Salah satu caranya adalah dengan berkoar-koar kepada anak buahnya bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan yang sangsinya adalah pemecatan tanpa menunggu proses hukum. Langkah Susno ini tentu membuat orang terus mengukur tindakannya. Susno tentu bukan orang suci atau orang yang bersih dari segala kesalahan, namun sejarah akan mencatat, bahwa ia adalah salah satu orang yang mencoba memberantas korupsi secara sungguh-sungguh di negeri ini, tidak seperti presiden negeri ini yang personalitynya lebih mirip seorang banci.

Jadi kapan infrastruktur di Indonesi menjadi baik? Mana gua tau!